Prodigit1 qr-code-url Prodigit2

 6195236342048951207

HinduKupang.com, NTT — Organisasi dan lembaga Hindu di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti Lokakarya Penguatan Pendidikan, Ekonomi, Kelembagaan, dan Ritual sebagai Tiang Penyangga Utama Pembangunan Manusia Hindu Seutuhnya di NTT. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTT ini berlangsung di Aula Jayaphita Guesthouse, Kota Kupang, pada Minggu (14/12/2025), pukul 08.30 hingga 15.30 WITA. Acara yang dipandu oleh Master of Ceremony (MC) Ni Kadek Adnyani Puspitasari, dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh semua peserta Lokakarya , dan Doa Hindu yang dipimpin oleh Pinandita I Putu Abdi Riadi, kemudian Lokakarya dibuka secara resmi oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr.Ir.Wayan Darmawa,MT.

Lokakarya tersebut dihadiri sekitar 108 peserta yang berasal dari berbagai organisasi dan lembaga Hindu sebanyak 33 lembaga yang ada di kota kupang dan Wilayah Provinsi NTT, termasuk perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Timor Tengah Utara , PHDI kabupaten Kupang serta PHDI dari wilayah lain di daratan Pulau Timor.

6195236342048951200

6195236342048951201

Ketua Panitia, Dr.dr.Dewa Putu Sahadewa,Sp.OG, dalam wawancara bersama media Hindukupang.com menyampaikan bahwa lokakarya ini didukung oleh anggaran Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi NTT. Ia menegaskan bahwa hasil kajian dari masing-masing kelompok kerja (Pokja) diharapkan dapat menjadi pedoman strategis bagi pembinaan dan penguatan umat Hindu di NTT. “Lokakarya ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan rumusan yang aplikatif untuk pengembangan keumatan Hindu di NTT,” ujarnya. Kemudian Kegiatan Lokakarya PHDI NTT ini diharapkan menghasilkan pokok pikiran dan garis besar program yang bisa dilaksanakan lembaga, dalam tetap koordinasi antar lembaga jadi tidak ada ego sektoral diantara organisasi hindu di NTT, ungkap Dr.Sahadewa. Output Lokakarya berupa kertas kerja dan makalah berupa rumusan 4 Pilar Tiang Penyangga Manusia Hindu NTT yang sudah disepakati bersama, ruang lingkupnya mencakup PHDI kabupaten Kupang, PHDI Kota Kupang, PHDI Kabupaten TTS, hadir juga PHDI TTU serta wilayah PHDI NTT lainnya.

Sementara itu, Ketua PHDI NTT, Dr. Ir. Wayan Darmawa, MT, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan utama lokakarya ini adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai kondisi pendidikan, ekonomi, kelembagaan, dan ritual umat Hindu di NTT. Keempat aspek tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bersama atau role model sebagai pilar utama pembangunan manusia Hindu yang berkelanjutan di daerah ini.

6195236342048951203

6195236342048951202

Lokakarya menghadirkan sejumlah pemateri narasumber kompeten sesuai bidang masing-masing, yakni Jero Gede I Made Suparta sebagai narasumber Pokja Ritual, Dr.Made Susilawati,SE.,MM sebagai narasumber Pokja Ekonomi, Prof.Dr.I Gusti Bagus Arjana sebagai narasumber Pokja Pendidikan, serta Dr.Ir.Wayan Darmawa,MT sebagai narasumber Pokja Kelembagaan.

Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari, pantauan media Hindukupang.com  membahas berbagai aspek kelompok Kerja (Pokja). Adapun Hasil dari pembahasan berbagai 4 kelompok Kerja (PokJa) dan rekomendasinya yaitu :

I. Pokja Bidang Ritual Hindu

Pleno Kelompok Kerja Bidang Ritual Hindu menghasilkan kesepakatan penting terkait klasifikasi dan tata pelaksanaan yadnya pada dua jenis pura, yakni Pura Swagina dan Pura Jagatnatha. Pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan keseragaman dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu agar sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan karakteristik masing-masing pura.

Dalam pembahasan piodalan, pleno menetapkan klasifikasi Pujawali Alit, Jelih, dan Nadhi, dengan penekanan bahwa Pujawali Nadhi berkaitan langsung dengan momentum pertemuan purnama. Penetapan besaran upacara juga menjadi perhatian, guna memastikan pelaksanaan yadnya (upacara Hindu) tetap berlandaskan prinsip kesederhanaan, ketepatan sastra, serta kemampuan umat.

6195236342048951206

Pokja juga merekomendasikan penyusunan dua buku pedoman, yakni buku Upacara Dewa Yadnya dan Pedoman Upakara sarana prasarana Yadnya, yang disusun sesuai jenis yadnya dan telah melalui konsultasi dengan Ida Bhawati. Dua buku ini dirancang sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pujawali di Pura Swagina dan Pura Jagatnatha.

Selain itu, pleno menekankan pentingnya pembentukan Lembaga Sarati Banten di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk mendukung standarisasi dan ketersediaan sarana upakara. Pedoman tentang pemuput, penganteb, serta manggala yadnya juga ditegaskan, termasuk pengaturan kepemimpinan upacara, di mana Ida Rsi memimpin yadnya utama tingkatan PuLaGembaL, sementara pelaksanaan teknis selain tingkatan PuLagembaL maka dapat dipimpin oleh Jero Gede , Ida Bhawati dan Pinandita.

Aspek pembinaan spiritual turut diperhatikan melalui penyerahan dharma wacana kepada masing-masing pengempon pura, agar persembahyangan dapat berjalan lebih tertib, khusyuk, dan sesuai tuntunan. Keseluruhan rekomendasi ini disimpulkan dalam dua buku utama yang menjadi pedoman pujawali, sebagaimana ditegaskan oleh Jero Gede I Made Suparta.

Rangkuman Pokja Ritual Hindu
Pleno menetapkan pembagian yadnya berdasarkan jenis pura, klasifikasi piodalan dan pujawali, penyusunan dua buku pedoman upacara dan upakara, penguatan lembaga sarati banten, serta kejelasan peran pemuput dan pemimpin yadnya demi keseragaman dan ketertiban ritual Hindu.

6195236342048951204

II. Pokja Pendidikan

Kelompok Kerja Pendidikan dalam rapat pleno yang dipimpin Prof.I Gusti Made Ngurah Budiana dan didampingi Prof.I Gusti Bagus Arjana serta Prof.I Gusti Bagus Adwita Arsa menegaskan penguatan pendidikan Hindu melalui jalur formal, nonformal, dan informal sebagai satu kesatuan yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah keberlanjutan peran Dewan Penyantun hingga tahun 2026.

Pleno merekomendasikan standarisasi pembelajaran Hindu lintas kabupaten/kota, termasuk pengembangan media pembelajaran yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Penegerian Adi Widyalaya SD Hindu Saraswati dan Pratama Widyalaya TK Hindu Saraswati menjadi agenda strategis, disertai dengan penyusunan kompetensi guru serta pelaksanaan workshop pembelajaran digital.

Dalam aspek sarana, Pokja mendorong pembangunan sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pengajuan proposal kepada Wali Kota Kupang dan Direktorat Jenderal Bimas Hindu. Sementara itu, pendidikan informal diarahkan pada penguatan peran keluarga dalam menanamkan militansi dan pemahaman nilai-nilai Hindu.

6195236342048951229

Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok lansia melalui program motivasi dan penyegaran spiritual. Ke depan, penyediaan media digital ajaran Dharma yang dapat diakses umat direncanakan pada 2027, seiring optimalisasi komunikasi melalui grup-grup komunitas whatsapp Hindu.

Penguatan SDM Hindu Dharmika diwujudkan melalui pengaktifan kembali pesantian, penjaringan kader Utsawa DharmaGita (UDG) dan Dharma Wacana, serta kembali melaksanakan pasraman kilat sebagai ruang pembinaan intensif umat dan generasi penerus Hindu Kupang NTT.

Rangkuman Pokja Pendidikan
Pokja Pendidikan menekankan standarisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan keluarga dan lansia, pemanfaatan media digital, serta kaderisasi SDM Hindu melalui pesantian dan pasraman kilat.

6195236342048951208

 6195236342048951209

6195236342048951205

6195236342048951210

III. Pokja Ekonomi

Pokja Ekonomi dalam pleno yang dipimpin Dr. Made Susilawati menghasilkan rekomendasi yang dinilai dinamis dan progresif. Fokus utama diarahkan pada pencapaian kemandirian ekonomi umat melalui tiga pilar, yakni ekonomi individu, ekonomi lembaga, dan ekonomi usaha baru.

Pleno mendorong pemenuhan sarana dan prasarana upacara melalui pembelian produk umat sendiri, sebagai upaya memperkuat sirkulasi ekonomi internal. Kemunculan pedagang baru kebutuhan upakara serta pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan umat juga menjadi prioritas.

Untuk menjamin keberlanjutan, Pokja merekomendasikan formulasi tata kelola organisasi ekonomi yang jelas, disertai panduan, pendataan mata pencaharian, serta bimbingan teknis bagi individu dan lembaga. Inventarisasi dan optimalisasi aset lembaga turut ditekankan.

Aspek akuntabilitas diperkuat melalui pengawasan, evaluasi, dan audit pengelolaan dana umat. Literasi ekonomi dan gerakan punia bersama diintegrasikan dengan pembelajaran Hindu, termasuk keterkaitannya dengan kebijakan BDDN.

Rangkuman Pokja Ekonomi
Pokja Ekonomi menargetkan kemandirian ekonomi umat melalui penguatan usaha individu dan lembaga, tata kelola transparan, optimalisasi aset, serta literasi ekonomi berbasis nilai-nilai Dharma atau disebut "Dharmanomic".

6195236342048951211

6195236342048951227

6195236342048951212

6195236342048951213

IV. Pokja Kelembagaan

Pokja Kelembagaan yang dipimpin Dr. Wayan Darmawa menekankan pentingnya penyesuaian tugas struktur lembaga Hindu dengan program Asta Cita, agar selaras dan tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi. Transparansi administrasi menjadi prinsip dasar yang ditekankan.

Pleno mendorong kolaborasi lintas lembaga Hindu di NTT dengan pendekatan terpadu, berbasis kajian dan pengalaman kolaborasi yang telah berhasil. Terobosan dalam perencanaan bersama dan penyatuan sumber pendanaan dalam satu wadah dinilai mendesak.

6195236342048951214

61952363420489512156195236342048951216

Optimalisasi peran PHDI NTT sebagai majelis tertinggi umat Hindu ditegaskan, termasuk penataan hierarki kelembagaan, mekanisme penetapan kebijakan, dan resolusi konflik. Organisasi lain diposisikan sebagai pelaksana teknis.

Pembatasan rangkap jabatan maksimal dua posisi, penjaringan calon pemimpin melalui tempekan di tingkat kabupaten/kota, serta penetapan iuran keumatan sebagai anggota PHDI menjadi rekomendasi tegas. Pengempon pura ditetapkan melalui SK PHDI Kota Kupang, disertai kewajiban upacara rutin dan pemeliharaan fisik pura.

Setiap kesepakatan diwajibkan disertai pakta integritas, pembentukan forum simakrama tahunan, serta perencanaan lokasi sekretariat bersama (sekber) sebagai pusat koordinasi umat Hindu.

Rangkuman Pokja Kelembagaan
Pokja Kelembagaan merekomendasikan penataan struktur organisasi Hindu NTT, penguatan peran PHDI, kolaborasi lintas lembaga, pembatasan rangkap jabatan maksimal 2, serta pembentukan sekretariat bersama (SekBer) dan forum Simakrama pertemuan tetap umat minimal setahun sekali.

Melalui forum ini, PHDI NTT berharap terbangun sinergi yang kuat antar lembaga Hindu dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia Hindu yang berkarakter, mandiri secara ekonomi, kokoh secara kelembagaan, serta berakar pada nilai-nilai ritual dan spiritual Hindu di Nusa Tenggara Timur.(kgun)

Editor, Sumber dan Foto : Hindukupang.com / RyGun

Lokakarya Pemateri 4 Narasumber dan Google Drive Link Download Pembahasan : Kunjungi Disini

Baca Juga : Doa Bersama Lintas Agama Dari Nusa Tenggara Timur Teguhkan Persatuan Gotong Royong Dan Komitmen Kemanusiaan

Baca Juga : Doa Bersama Lintas Agama di NTT : Pesan Damai untuk Indonesia dari Gedung Sasando

Baca Juga : "Guru Wisesa" Gubernur NTT Bersama Wakil Gubernur NTT Buka Perayaan HUT RI ke 80 Tahun Dengan Semangat Ayo Bangun NTT Dalam Acara Kirab Budaya NTT "BaGaYa" : Bangun Generasi Angkat Kreativitas Yakin Berkarya Tahun 2025

Baca Juga : Bhakti Untuk Regenerasi, MPAB ke XX Mahasiswa Hindu PD.KMHDI NTT : "Melahirkan Kader Hindu Berjiwa Pemimpin”

Baca Juga : Audiensi Bersama Gubernur NTT Melki, Mahasiswa Hindu PD KMHDI NTT Tekankan Akses Jalan Pura Oebanantha , Pemerataan Pendidikan, Penguatan UMKM Serta Jaminan Perlindungan Kesehatan Sosial Masyarakat NTT

Baca Juga : Berita dan informasi Hindu Kupang dan Hindu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Hindu Dharma di Nusantara Indonesia

Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama

Baca Juga : Hindu Kupang "PEKA Peduli Kasih" Salurkan Bantuan untuk Keluarga Disabilitas, Seimbangkan Yadnya dan Kemanusiaan Wujudkan Tri Hita Karana